PENGARUH KENAIKAN BBM TERHADAP INVLASI

PENGARUH KENAIKAN BBM TERHADAP INVLASI

Pengaruh kenaikan  harga BBM akan sangat terasa untuk para buruh nasional. "Kenaikan BBM akan sangat dirasakan oleh kalangan buruh nasional kita, perjuangan mereka kemarin untuk menaikkan upah minimumnya terasa sia-sia," ujar anggota komisi IX DPR RI Herlini Amran, di Jakarta, Jumat (23/3/2012). Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, daya beli buruh yang diharapkan naik pasca kenaikan UMK kemarin, seperti tercabik-cabik akibat kenaikan harga BBM. Apalagi, 46 Komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik nominal harganya.

            Menurut Din, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak bijak, sebab kebijakan tersebut justru akan menyusahkan rakyat. Pasalnya, kenaikan harga BBM sering dibarengi, bahkan didahului dengan kenaikan barang-barang lainnya terutama kebutuhan pokok yang justru akan membawa dampak pada kesusahan hidup rakyat "Itu bisa dihindari dan bukan opsi jika pemerintah benar dalam pengelolaan perminyakan," imbuh dia. Dikatakannya, yang terjadi saat ini justru kebocoran dan korupsi dalam pengelolaan migas. Padahal, Indonesia bisa memproduksi minyak sendiri karena ada deposit untuk itu. Din menyayangkan, sikap pemerintah yang tetap bertahan pada produksi 900 ribu barel/hari, sementara kebutuhan minyak masyarakat 1.250 barel/hari. Jadi, pemerintah memilih kebijakan membeli kekurangan 350 ribu barel/hari.
Pembelian inilah, kata Din, yang justru mendorong transaksi yang tidak transparan. "Saya dengar anak perusahaan Pertamina Petral yang melakukan pembelian minyak mentah di Singapura rentan melakukan kecurangan itu," terang dia. Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak disinyalir sarat dengan kepentingan kapitalisme asing, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Revrisond Baswir. "Indikasi kepentingan kapitalis dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu juga tampak pada agenda pemerintah yang mencanangkan Indonesia bebas subsidi BBM pada 2015. Konsekuensi yang terjadi secara otomatis adalah masyarakat akan dipaksa untuk konversi dari premium ke pertamax," katanya di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia pada diskusi publik "Menata Ulang Indonesia", pada 2015 masyarakat dipaksa konversi premium ke pertamax, karena subsidi dihentikan. 

 Pada saat itu perusahaan minyak asing seperti Chevron, Petronas, dan Shell akan merajalela, dan sektor asing yang akan meraup keuntungan. "Kuatnya cengkeraman kapitalisme asing di Indonesia semakin terlihat dengan adanya 40 perusahaan asing yang telah memegang izin pembukaan SPBU. Setiap perusahaan tersebut diizinkan membuka 2.000 SPBU dan menguasai seluruh produksi dari hulu ke hilir," katanya. Ia mengatakan, ekspansi kapitalisme besar-besaran juga terlihat pada tambang minyak yang menyumbang 40 persen produksi Indonesia, kini telah diselenggarakan oleh perusahaan asing, Chevron. Bahkan, berdasarkan data 2010, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia yang diselenggarakan oleh BUMN hanya tinggal 7,8 persen. "Negara kita dalam konteks ekonomi sebenarnya sudah kalah, karena mengatur kekayaan sumber daya sendiri saja tidak lagi bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing, maka kekuatan politik dan kekuatan legal dikuasai kapitalis," katanya. Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan penataan ulang alat-alat produksi yang ada di Indonesia. Kekayaan potensi alat produksi negeri itu harus dikuasai negara karena jika tidak, maka akan jatuh ke orang per orang dan rakyat ditindas.

Sementara BP Migas sebagai lembaga yang mengelola tidak memiliki lembaga pengontrol. "Bisa dibayangkan pihak asing yang sudah lama bercokol di Indonesia yang sudah habis waktunya dan tidak diakhiri bahkan diperpanjang. Bahkan, menurut data Kanada, kita adalah negara dengan investasi Migas terburuk di dunia," jelasnya. Karena itulah kemudian pemerintah berdalih mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. "Ini sebuah kamuflase, apalagi dialihkan ke BLT ini kamuflase untuk meraih simpati rakyat. Ini praktek politik yang tidak benar sehingga saya pribadi dan Muhammadiyah tidak setuju dengan kenaikan harga BBM," tegasnya. Akan tetapi Dalam satu dekade, Pemerintah Indonesia tercatat sudah tujuh kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai, kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi terpaksa dilakukan, karena tidak ada cara lain untuk menaikkan harga BBM. "Menurut saya kenaikan harga BBM ini bukan karena setuju tidak setuju atau tepat atau tidak tepat, melainkan karena tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM," kata Jusuf Kalla pada wartawan, usai meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis yang diselenggarakan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan PMI DIY, di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta, Selasa (19/4). Jadi, kata Jusuf Kalla, kenaikan BBM itu bukan sesuatu yang baru. Pria yang akrab disapa JK itu menilai, bila harga BBM tidak dinaikkan, konsekuensinya terpaksa mengurangi biaya lain seperti pembangunan jalan, sekolahan, dan lain-lain.  Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tak menapik, kenaikkan harga BBM bakal berdampak pada rakyat kecil. Karena itu rakyat yang tidak mampu akan diberi BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sebetulnya, kata JK, yang terkena dampak langsung itu orang yang mempunyai mobil. Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu pun meminta kepada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor untuk mengurangi perjalanan.

"Contoh sederhana, harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen KHL untuk menyesuaikan harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun," katanya. Kenaikan harga BBM juga dapat berakibat naiknya biaya produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya produksi tersebut kepada pekerja, seperti menunda pembayaran gaji, memotong gaji atau mengurangi jumlah pekerja. Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini meminta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kemenakertras) untuk mengimbau Apindo agar tidak melakukan hal-hal tersebut kepada karyawannya.

Dan contoh selain itu Menjelang keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, konsumsi bensin jenis Premium di Surakarta meningkat antara 20-25 persen. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Surakarta Asih Widodo mengatakan kenaikan konsumsi sudah berlangsung sejak 2-3 hari terakhir. “Kenaikannya antara 20-25 persen. Masih tergolong wajar,” katanya kepada wartawan seusai inspeksi mendadak di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surakarta, Jumat, 30 Maret 2012. Dia mencontohkan, untuk SPBU Sumber, dari rata-rata konsumsi harian untuk Premium di angka 20 kiloliter, dalam tiga hari terakhir naik menjadi 24 kiloliter per hari. Pom Bhayangkara mencatat konsumsi Premium rata-rata harian biasanya sebesar 26 kiloliter bertambah menjadi 28 kiloliter. Sedangkan untuk konsumsi Pertamax malah turun cukup banyak dari 700 liter menjadi 500 liter sehari.  Meskipun konsumsi naik, dia memastikan stok di SPBU tetap terjaga. Sebab, SPBU juga menambah stok agar tidak kekurangan. Pengawas SPBU Sumber, Sumarsono, mengatakan, untuk mengantisipasi naiknya konsumsi masyarakat, pihaknya tiap hari menambah stok hingga 8 kiloliter. “Jadi secara stok, kami aman,” ujarnya.

Naiknya konsumsi Premium disebabkan akhir-akhir ini masyarakat pengguna kendaraan pribadi cenderung mengisi penuh tangki bahan bakarnya. Misalnya, untuk mobil pribadi yang biasanya hanya membeli Rp 50 sampai Rp 100 ribu, sekarang memilih mengisi penuh tangki bahan bakar kendaraannya.  Kenaikan juga terjadi pada pembelian Premium dengan jeriken. Sumarsono mengatakan, jika di hari biasa total pembelian mencapai 1.500 liter, maka dua hari terakhir melonjak menjadi 3 ribu liter. Sedangkan di SPBU Bhayangkara tidak ada pembelian dengan jeriken, mengingat lokasinya di tengah kota. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Surakarta Glondong Rumbogo meminta SPBU untuk tidak melayani pembelian Premium dan aolar dengan jeriken pada Sabtu, 31 Maret 2012.
“Ada edaran dari pemerintah Surakarta yang meminta agar tidak melayani jeriken dulu,” ujarnya. Alasannya agar tidak terjadi antrean panjang dan agar tidak ada kecemburuan di masyarakat jelang kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia juga memastikan 22 pom bensin di Surakarta sudah beroperasi selama 24 jam. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

Akan tetapi "Jika target inflasi Jatim tahun 2012 mencapai 4,5 persen maka kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April mendatang menimbulkan inflasi sekitar 2,5 persen," kata Peneliti Ekonomi Madya Senior Kantor Bank Indonesia (BI) Surabaya, Soekowardojo, ditemui usai Rapat Pleno Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim, di Surabaya, Kamis.
Namun, prediksi dia, pada bulan Maret ini besaran inflasi Jatim bisa melebihi 0,2 persen seiring rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Walau demikian, kami imbau Pertamina bisa menjamin ketersediaan BBM bersubsidi aman sehingga nihil adanya kelangkaan komoditas tersebut," ujarnya. Proyeksi inflasi Jatim selama Maret 2012, menurut dia, dipengaruhi kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Harga cabai rawit meningkat menjadi Rp33.000 perkilogram sedangkan Februari lalu hanya Rp22.000. "Selain itu, harga minyak goreng pada bulan Maret ini naik menjadi Rp13.000 perkilogram sedangkan Februari 2012 memberlakukan harga Rp12.000," katanya. Di sisi lain, jelas dia, harga jual beras selama bulan Maret meningkat menjadi Rp9.500 perkilogram tapi pada bulan Februari 2012 masih di posisi Rp9.200. "Beruntung harga beras hanya naik sedikit, menyusul panen raya yang terjadi di beberapa wilayah di Jatim pada triwulan I/2012," katanya. Untuk mengantisipasi terus meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, harap dia, pemerintah daerah harus segera mengamankan ketersediaan bahan pokok di Jatim seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng. "Mereka perlu mendata berapa stok seluruh bahan pokok yang ada saat ini. Pengamanan pasokan bahan pokok sangat penting supaya masyarakat tetap bisa membeli komoditas itu sesuai kebutuhannya," katanya. pemerintah juga perlu memastikan agar tarif layanan publik seperti rumah sakit dan air tidak mengalami kenaikan secara bersamaan dengan meningkatnya harga BBM bersubsidi. "Kenaikan itu idealnya dilakukan tiga bulan setelah peningkatan harga BBM. Tapi, kami menyayangkan tarif pajak bumi dan bangunan justru sudah meningkat sekarang

 Akibat dampak kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor Industri. Herlini meminta pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dampak dari kenaikan harga BBM yang nyata-nyatanya berdampak luas pada masyarakat kelas menengah kebawah seperti kalangan buruh ini. "Jelang kenaikan BBM ini saja, harga obat generik ditetapkan naik 6 sampai 9 persen oleh Kemenkes, salah satu alasannya adalah akibat kenaikan harga BBM," ujarnya. Masih ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain menaikkan harga BBM bila Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi yang paling mudah. Seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet ketat untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan pajak agar tidak bocor dan lain-lainnya. "Asal ada good will saja dari pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM," ujarnya.